Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat

28-11-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono. Foto: Dok/Man

 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membagikan paket bantuan rice cooker listrik atau bantuan penanak nasi listrik (BPNL) pada tahun depan, senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini dilakukan untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.

 

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono berharap bantuan penanak nasi listrik membantu mengurangi konsumsi LPG masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat juga akan terbantu. “Masyarakat membutuhkan bantuan real yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin yang akan mendapatkan bantuan BPNL,” kata Sartono ketika dihubungi Parlementaria via WhatsApp, Senin (28/11/2022).

 

Terkait tujuan program BPNL tersebut, Sartono mengatakan Indonesia tetap berkomitmen dalam transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Mayoritas masyarakat kurang mampu di daerah masih menggunakan kompor LPG, kayu bakar, bahkan arang untuk memasak nasi. “Maka dengan mengurangi penggunaan LPG, tentu Indonesia telah berkontribusi dalam mengurangi efek gas rumah kaca dan pemanasan global,” tandasnya.

 

Namun Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan, agar pemerintah menyiapkan data yang tepat terkait penerima bantuan penanak nasi listrik tersebut, agar pembagiannya tepat sasaran. Diketahui , bantuan penanak nasi listrik (BPNL) sebanyak 680 ribu unit akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2023. 

 

Sebagai gambaran, syarat penerima rice cooker gratis dari pemerintah ini merupakan masyarakat yang merupakan KPM. Secara lebih rinci, target penerima penanak nasi listrik ini yakni KPM dengan kriteria rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA, karena berdasarkan survei PLN pelanggan 450 VA dan 900 VA mayoritas memakai LPG 3kg. Di luar daya 450 VA dan 900 VA validasi oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 kg. (sf/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...